Nikah Beda Agama dengan Nikah Campuran (hukum perdata)

PENGERTIAN PERKAWINAN

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah”  ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi Allah.[1] nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita . perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa , tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita . suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

a.      Pernikahan menurut  BW

Menurut pasal 26 KUHPerdata “ Undang-undang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”

Sedangkan perkawinan menurut BW  pasal 104 adalah suatu persekutuan  yang dilakukan seorang pria dan wanita  (monogany mutlak ) untuk menuju kehidupan yang kekal.

b.      Pernikahan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disebut KHI tertera dalam pasal 2 yaitu “  akad yang yang sangat kuat atau untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. [2] “

c.       Pernikahan menurut UU No 1 tahun 1974

Dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 pengertian perkawinan yaitu “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1.      Pengertian Nikah Beda Agama dengan Nikah Campuran

-          Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama atau perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawianan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau faham.

-          Pernikahan Campuran

Pengertian Perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Jadi yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan , karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak lewarganegaraan Indonesia.

Jadi perbedaan antara pernikahan beda agama dengan pernikahan campuran adalah kalau pernikahan beda agama yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dengan wanita yang berbeda agama satu sama lain, sedang kan pernikahan campuran yaitu pernikahan yang antara seorang laki-laki dengan wanita yang satu sama lain berbeda kewarganegaraan atau berbeda paham hukumnya.

2.      Pendapat tentang Nikah beda Agama

Pendapat Nikah Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam

 Berdasarkan KHI pasal 40 ayat (c): “Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam”.
        Menurut hemat Masjfuk, larangan perkawinan tersebut oleh KHI mempunyai alasan yang cukup kuat, yakni: Pertama; dari segi hukum positif bisa dikemukakan dasar hukumnya antara lain, ialah pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kedua; dari segi hukum Islam dapat disebutkan dalil-dalilnya sebagai berikut: a. سَدُّ الذَّرِيْعَةِ artinya sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat perkawinan antara orang Islam dengan non Islam.
b. Kaidah Fiqh دَرْءُ اْلمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ اْلمَصَالِحِ artinya, mencegah/menghindari mafsadah/mudharat atau resiko, dalam hal ini berupa kemurtadan dan broken home itu harus didahulukan/diutamakan daripada upaya mencari/menariknya ke dalam Islam (Islamisasi) suami/istri, anak-anak keturunannya nanti dan keluarga besar dari masing-masing suami istri yang berbeda agama itu.

 c. Pada prinspnya agama Islam melarang (haram) perkawinan antara seorang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam (perhatikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221), sedangkan izin kawin seorang pria Muslim dengan seorang wanita dari Ahlul Kitab (Nashrani/Yahudi) berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 itu hanyalah dispensasi bersyarat, yakni kualitas iman dan Islam pria Muslim tersebut haruslah cukup baik, karena perkawinan tersebut mengandung resiko yang tinggi (pindah agama atau cerai). Karena itu pemerintah berhak membuat peraturan yang melarang perkawinan antara seorang yang beragama Islam (pria/wanita) dengan seorang yang tidak beragama Islam (pria/wanita) apapun agamanya, sedangkan umat Islam Indonesia berkewajiban mentaati larangan pemerintah itu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 50 ayat (c) dan pasal 44.

-          Pernikahan beda agama menurut UU perkawinan No 1 tahun 1974

            Merujuk pada Undang-undang No. 1/1974 pada pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.              Berdasarkan pada pasal 57 UU No. 1/1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat ditolak.[3]

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan “menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya”. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya.
Dalam praktek perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya

Ø  PERATURAN-PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dewasa ini ( sebelum berlaku UU No. 1 tahun 1974) berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :

1.      Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam hukum adat .

2.      Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat

3.      Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku huwelijksordonantie christen Indonesia

4.      Bagi orang timur asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan – ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan .

5.      Bagi orang-orang timur asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka

6.      Bagi orang-orang eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab undang-undang hukum perdata .[4]

Berkaitan dengan hal tersebut point nomor  1 bahwasannya dalam menentukan hukum nikah beda agama kita dapat menilik dari ketentuan pada nomor tersebut , disitu dijelaskan bahwa secara islam hukum nikah beda agama itu tidak diperbolehkan atau diharamkan , namun belum tentu demikian halnya jika ditilik dari segi hukum positif , karena pada hakikatnya hukum positif belum mengundangkan adanya hukum yang mengatur tentang nikah beda agama , melainkan mengatur tentang hukum  nikah campuran dalam artian nikah dengan orang yang berbeda kewarganegaraan.

Berikut pemaparan peraturan yang terkait dengan hal tersebut :

A.    PASAL DALAM KHI  YANG MENGATUR HUKUM NIKAH BEDA AGAMA

·         Pasal 40 KHI

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu :

-          Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain

-          Karena seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain

-          Seorang wanita yang tidak beragama islam

·         Pasal 44 KHI

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam .[5]

B.     AYAT  AL – QUR’AN YANG MENGATUR TENTANG HUKUM NIKAH BEDA AGAMA

·         QS. Al Baqarah : 221

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mumin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mumin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mumin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[6]

C.    PASAL DALAM HUKUM POSITIF  ( UU NO.1 TAHUN 1974 ) YANG MENGATUR TENTANG NIKAH BEDA AGAMA .

·         Pasal 8 UU NO.1 TAHUN 1974

-          Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ke atas

-          Berhubungan darah garis keturunan menyamping , yaitu antara saudara , antara seorang dengan  saudara  orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya .

-          Berhubungan semenda , yaitu mertua , anak tiri , menantu dan ibu atau bapak tiri

-          Berhubungan susuan , yaitu orang tua susuan , anak susuan , saudara susuan , dan bibi atau paman susuan .

-          Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan  istri dari , dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang satu orang .

-          Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin .[7]

·         Pasal 57 UU NO.1 TAHUN 1974

o   Yang dimaksud perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan campuran  antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan , karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

·         Pasal 2  UU NO.1 TAHUN 1974

o   Perkawinan adalah sah apabila dilakukan ,menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu .

·         Pasal 56 UU NO.1 TAHUN 1974

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan UU ini.

·         Pasal 66 UU NO.1 TAHUN 1974

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini , maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata(BW), ordinasi perkawinan Indonesia Kristen , peraturan perkawinan campuran dan peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah perkawinan diatur dalam UU ini , dinyatakan tidak berlaku lagi . [8]

\

KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1.      Adanya perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum positif terhadap pernikahan beda agama.

2.      Menurut Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan secara gamblang bahwa dilarang adanya pernikahan beda agama, sedangkan dalam Hukum positif masih diperbolehkan adanya pernikahan beda agama.

---

[1] Ny.Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam dan UU perkawinan.  Hlm.8

[2] Indah f. Pengertian dan definisi perkawinan http://carapedia.com/pengertian_definisi_perkawinan_info2156.html carapedia. diunduh tanggal November 28,2012 .18:00

[3] Ane_khairil. Perkawinan beda agama menurut hukum positif indonesia dan perkawinan wanita hamil. http://makalahnet.blogspot.com/2010/03/perkawinan-beda-agama-menurut-hukum.html. di post Rabu,3 maret 2010, diunduh November 28,2012. 18:35.

[4] Drs.C.S.T.Kansil,S.H.”pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia “.Jakarta : Balai Pustaka.1986.hlm.230

[5] Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,M.A.”hukum perdata Indonesia”.Jakarta : Sinar grafika.2006.hlm.32

[6] Revo.”hukum pernikahan beda agama dalam ajaran islam”. http://absoluterevo.wordpress.com/2012/07/24/hukum-pernikahan-beda-agama-dalam-ajaran-islam/.blog :absoluterevo.di post : 24 Juli 2012.di unduh : November 28,2012 ; 19.22

[7] Op Cit.hlm.33

[8] Op Cit.hlm.156